Wapres Maruf Amin Ingin Pajak dan Zakat Jadi Instrumen Kemakmuran Masyarakat

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menginginkan pajak dan zakat bisa digunakan sebagai instrumen penekan angka kemiskinan di Indonesia. Menurutnya dua hal tersebut memiliki konsep yang sama.

Ma'ruf mengungkapkan beberapa saat lalu terjadi tren ketimpangan antar masyarakat semakin meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi. Bahkan ini telah menjadi masalah global sejak dekade 1980-an hingga hari ini.

"Semoga zakat dan pajak ke depan menjadi instrumen akselerasi kemakmuran bangsa-bangsa," kata Maruf Amin saat membuka acara Asia Pasific Tax Forum, di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Mei 2023.

• Jadi Teman Dekat, Pendiri Twitter Jack Dorsey Kritik Elon Musk karena Hal Ini
• Model Alliance Persoalkan Tema Met Gala 2023
• Ekspor Melonjak 77 Persen, Kimia Farma (KAEF) Raup Penjualan Rp2,3 Triliun pada Kuartal I-2023

Pada periode 1953 sampai 2015 pertumbuhan riil pendapatan kelompok paling kaya di Amerika Serikat secara kumulatif mencapai 95%. Sementara 99% warga negara lainnya hanya tumbuh 14%.

Untuk itu, sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi. Salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut.

Berdasarkan catatannya, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) selama 2022 telah melakukan pengentasan kemiskinan kepada kurang lebih 463 ribu mustahik, di mana fakir miskin penerima zakat sekitar 194 ribu di antaranya merupakan orang miskin ekstrem. Angka itu memberikan kontribusi 1,76% terhadap pengentasan kemiskinan nasional per September 2022.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan kekayaan sumber daya yang dimiliki, menurutnya Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkemuka dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.

Pemerintah disebut secara serius mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional.