Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan Pemanfaatan Anggaran Stunting Harus Tepat Sasaran

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menegaskan bahwa implementasi akselerasi penurunan stunting, terutama di daerah harus terus dikawal oleh para gubernur, salah satunya dalam pemanfaatan yang tepat sasaran.

“Kalau anggaran sebenarnya sudah cukup besar. Oleh karena itu, peran gubernur saya kira penting sekali untuk mengoordinasikan anggaran itu dalam rangka proses percepatan [penurunan prevalensi stunting],” tegas Wapres Ma'ruf Amin usai meninjau progres akselerasi penurunan prevalensi stunting di Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu, 18 Oktober 2023.

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, implementasi yang tepat sasaran di daerah harus mengacu pada program besar yang telah disusun di tingkat pusat, namun tetap disesuaikan dengan kekhususan di masing-masing daerah. Dengan demikian, sinergi antara pusat dan daerah pun menjadi faktor yang penting untuk terus dilakukan.

• Kawasan Tegalega Ditata, Tidak Ada Toleransi Bagi PKL yang Tolak Relokasi
• IOG e-Commerce, Ciptakan Dampak Positif Bagi KKKS dan Vendor
• Keunggulan GoPay Tabungan by Jago, Gabungan Dompet Digital dan Perbankan

“Saya minta memang BKKBN sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya itu terus menyasar daerah-daerah yang masih tinggi. Melakukan upaya-upaya secara kerja bersama ya, koordinasi dan kolaborasi,” papar Wapres.

Namun Wapres menilai, dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi di lapangan. “Kendalanya itu, umumnya itu, belum masif ya koordinasi di daerah, belum. Kan untuk stunting itu ada beberapa lembaga yang menanganinya. Kemudian cara kerjanya itu belum secara bersama,” imbuh Wapres.

Oleh sebab itu, ia menekankan bahwa kolaborasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan itu penting supaya akselerasi penurunan prevalensi stunting di Indonesia dapat tercapai dengan baik..

“Karena itu kemarin dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan bahwa akan tercapai 14 persen tapi dengan kerja cepat, kolaboratif tadi, sehingga semua turun. Semua lembaga yang terkait turun,” lanjutnya.

Anggaran Stunting

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menurunkan prevelansi stunting mencapai Rp30,4 triliun pada 2023. Sebelumnya, APBN untuk mendukung penurunan itu mencapai Rp34,15 triliun pada 2022.

Diketahui anggaran percepatan penurunan stunting tersebut dilaksanakan melalui tiga intervensi, yakni intervensi spesifik, intervensi sensitif, dan intervensi dukungan yang melibatkan berbagai instansi dan lintas sektor.

Merujuk Riset Kesehatan Dasar mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada 2013 mencapai 37,2%. Pada 2021, terjadi penurunan signifikan sebesar 24,4% menurut Survei Status Gizi Balita Indonesia 2021.

Perkembangan tersebut terus berlanjut dan pada 2022, angka prevalensi stunting kembali menurun menjadi 21,6 persen berdasarkan Survei Status Gizi Nasional 2022. Selanjutnya pada 2024, pemerintah menetapkan target penurunan angka stunting menjadi 14%.