Waspada Tumpukan Utang Luar Negeri di Tengah Defisit yang Melebar

JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) dalam laporannya pada 15 November 2021 mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$423,1 miliar setara Rp6.046 triliun hingga kuartal III-2021 (asumsi kurs Rp14.290 per dolar Amerika Serikat).

ULN Indonesia tumbuh 3,7% year on year (yoy), atau lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal kedua sebesar 2%. Disebutkan bahwa kenaikan ULN didorong oleh peningkatan utang sektor publik dan swasta.

Sebagai perbandingan sesama negara berkembang dengan populasi besar, ULN Indonesia ini lebih kecil daripada India yang tercatat memiliki ULN sebesar US$570 miliar pada Maret 2021, tumbuh US$11,6 miliar yoy. Rasio utang terhadap PDB India tercatat sebesar 21,2%.

Sementara dengan Brazil, ULN Indonesia juga masih lebih kecil. Hingga Maret 2021, ULN Brazil tercatat sebanyak US$548,39 miliar dengan rasio terhadap PDB 38,4%.

• Tahun Depan, Jokowi Target Rampungkan 9 Bendungan dan 421 Km Jalan Tol
• JakLingko Prediksi Pendapatan Transportasi Terintegrasi di Jakarta Capai Rp5,5 Triliun pada 2029
• Pernah Dibentak Jokowi karena Lelet, Pembebasan Lahan Kilang Tuban Kini Capai 78 Persen

Kemudian dengan China, ULN Indonesia juga lebih kecil. ULN negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu tercatat sebesar US$2,68 triliun pada kuartal kedua 2021 dengan rasio terhadap PDB sebesar 43,66%.

Yang perlu diwaspadai adalah pertumbuhan ULN Indonesia terjadi di tengah makin lebarnya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang menurut data Presiden Joko Widodo mencapai Rp548 triliun hingga November 2021.

Menurut outlook APBN 2021, defisit tahun ini diperkirakan di angka 5,5% sedangkan tahun depan di angka 4,85%. Defisit APBN terus ditekan hingga mencapai 3,5% pada tahun 2023 sehingga pada 2024 kembali ke bawah 3%.

Namun jika tidak diikutsertakan dengan pengetatan kebijakan fiskal maka akan sulit bagi Indonesia untuk membiayai utangnya. Terlebih karena pemerintah masih terlalu royal memberikan subsidi dari APBN.

Pada laporan Oktober lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pembiayaan utang dari APBN 2021 telah mencapai 55% atau sebesar Rp647,2 triliun dari alokasi Rp1.177,4 triliun hingga September 2021. Pembiayaan utang ini turun 20,1% yoy dari tahun lalu sebesar Rp810 triliun.

ULN Pemerintah Meningkat

Mengenai ULN, BI dalam rilisnya melaporkan ULN pemerintah tumbuh 4,1% yoy menjadi US$205,5 miliar, tetapi lebih rendah dari kuartal sebelumnya sebesar 4,3%.

"Perkembangan tersebut disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman," tulis BI dikutip Rabu, 24 November 2021.

BI juga menyebut penurunan ULN pemerintah disebabkan oleh penerbitan global bonds, salah satunya Sustainable Development Goals (SDGs) Bond sebesar US$500 juta yang merupakan pertama di Asia. Penerbitan SDGs Bond ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan mencapai SDGs.

Adapun ULN pemerintah dialokasikan untuk membiayai sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%).

Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total utang.

ULN pemerintah adalah utang yang dimiliki pemerintah pusat yang dapat berupa utang bilateral, multilateral, komersial, suplier dan Surat Berharga Negara (SBN) yang diterbitkan di luar negeri dan di dalam negeri yang dimiliki oleh bukan penduduk.

Sementara, ULN Bank Sentral meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang. Dibandingkan triwulan II-2021, posisi ULN Bank Sentral pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan sebesar US$6,3 miliar menjadi US$9,1 miliar terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR).

ULN bank sentral adalah utang yang dimiliki Bank Indonesia yang diperuntukkan untuk mendukung neraca pembayaran dan cadangan devisa. Termasuk juga utang kepada pihak bukan penduduk yang telah menempatkan dananya pada Sertifikat BI, dan utang bentuk kas dan simpanan serta kewajiban lainnya kepada bukan penduduk.

Kemudian, ULN swasta tercatat meningkat dibandingkan triwulan kedua. ULN swasta pada triwulan III-2021 tumbuh sebesar 0,2% (yoy), setelah pada periode sebelumnya mengalami kontraksi 0,3% (yoy).

Pertumbuhan ULN swasta disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1% yoy, atau melambat 1,6% dari kuartal II-2021. Dengan begitu, posisi ULN swasta di kuartal III menjadi SU$208,5 miliar.

ULN swasta adalah utang penduduk kepada bukan penduduk dalam valuta asing (valas) dan/atau Rupiah berdasarkan perjanjian utang atau perjanjain lain, kas dan simpanan milik bukan penduduk, dan kewajiban lain kepada bukan penduduk.

Berdasarkan sektor, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan, dengan pangsa 76,4% dari total ULN swasta. ULN swasta umumnya didominasi utang jangka pendeka dengan pangsa mencapai 76,1% dari total utang.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," tulis BI.

BI menambahkan bahwa rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih terjaga di kisaran 37%, menurun tipis dibandingkan kuartal kedua di angka 37,5%.

Selain itu, struktur ULN tetap sehat karena masih didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 88,2% dari total utang. Sehingga Indonesia masih mampu membayar sesuai tanggal jatuh tempo.

Kesehatan tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan aset negara yang mencapai Rp11.098,67 triliun pada 2020. Kekayaan ini naik 6,02% dibandingkan pada 2019 yang sebesar Rp10.467,53 triliun, menurut data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Outlook Stable

Kesehatan posisi dan struktur ULN Indonesia diafirmasi oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings baru-baru ini.

Dalam pandangannya, Fitch Ratings  mempertahankan Sovereign Credit Rating atau peringkat utang Indonesia pada peringkat BBB (investment grade) dengan outlook stable pada 22 November 2021.

Fitch Ratings sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stable pada 22 Maret 2021.

Peringkat kredit terbaru ini mempertimbangkan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah yang baik serta rasio utang pemerintah terhadap PDB yang rendah.

Fitch Ratings melihat ada potensi ekonomi Indonesia pada 2021 tumbuh lebih tinggi daripada proyeksi saat ini 3,2%, sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat dan harga komoditas ekspor yang tinggi.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan meningkat menjadi 6,8% pada 2022 dan dalam beberapa tahun berikutnya tetap tumbuh pada kisaran 6%, antara lain didukung oleh dampak positif dari implementasi Undang-undang (UU) Cipta Kerja terhadap kenaikan investasi.

Fitch Ratings juga memperkirakan defisit fiskal mencapai 5,4% pada 2021 dan turun menjadi 4,5% pada 2022, lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,8% pada 2021 dan 4,9% pada 2022 yang belum memasukkan dampak penerapan UU HPP.

Meski ada sinyal ekonomi RI pulih, Fitch Ratings melihat masih ada beberapa tantangan yang membayangi Indonesia ke depan. Misalnya, ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal yang tinggi, penerimaan pemerintah yang rendah, serta fitur-fitur struktural, seperti PDB per kapita dan indikator tata kelola, yang relatif tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain pada peringkat yang sama.

Terkait rasio utang terhadap pendapatan negara, Fitch Ratings melihat bahwa ada kenaikan menjadi 341% pada akhir 2021, jauh di atas median sejenis sebesar 253%. Pertumbuhan ini mengkhawatirkan karena pemerintah harus mengeluarkan uang lebih banyak dari kantong APBN.

• Sumbang 15,6 Persen Ekspor Non-Migas , Industri Sawit Bakal Jadi 'Anak Emas'
• Gojek Beralih ke Kendaraan Listrik, Siap Fasilitasi Kredit Kendaraan untuk Mitra
• Sambut WSBK 2021, Garuda Indonesia Tambah Rute Jakarta-Lombok Jadi 30 Kali Sehari

Tahun depan, pemerintah wajib membayar bunga utang sebesar Rp405,87 triliun. Angka tersebut naik 10,8% dari outlook APBN 2021 yang sebesar Rp366,2 triliun.

Disebutkan dalam APBN 2022, jumlah tersebut terdiri dari Rp393,7 triliun bunga utang dalam negeri dan Rp12,2 triliun untuk pembayaran bunga ULN.

Di sisi lain, Fitch Ratings memperkirakan rasio utang terhadap PDB mencapai 43,1% pada akhir 2021, masih jauh di bawah median kategori stabil (60,3%). 

Rasio tersebut diproyeksi meningkat tipis menjadi 45,1% tahun depan seiring pengetatan fiskal dan pemulihan ekonomi.

Makroekonomi Terjaga

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa struktur makroekonomi Indonesia saat ini masih terjaga. Hal itu terlihat dari rilis peringkat utang yang diterbitkan Fitch.

Menurut dia, pengakuan lembaga pemeringkat tersebut menunjukkan bahwa struktur keuangan Indonesia memiliki prospek yang cukup baik di masa depan.

Dia menyebut, positifnya rasio kredit tersebut didukung oleh kredibilitas kebijakan dan sinergi bauran kebijakan yang kuat antara Bank Indonesia dan pemerintah.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik, mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta terus bersinergi dengan pemerintah untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional," katanya, Selasa, 23 November 2021.

Perry mengatakan, meski demikian, tantangan dalam meningkatkan rasio penerimaan negara diperkirakan masih ada, termasuk dari sisi perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dia mengatakan, terkait pembiayaan fiskal, inisiatif Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi telah menurunkan biaya bunga utang Pemerintah dan memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah.

"Untuk menjaga agar respon pelaku pasar terhadap kebijakan ini tetap positif, Fitch mengharapkan kebijakan ini tidak diterapkan berkepanjangan," katanya.

Dia menerangkan, Fitch Ratings menilai ketahanan eksternal Indonesia membaik, antara lain terlihat dari kenaikan cadangan devisa dan arus masuk Penanaman Modal Asing (PMA) serta dukungan kerja sama swap line dengan bank sentral lain.

Hingga Oktober 2021, cadangan devisa Indonesia mencapai US$145,5 miliar. Sementara kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga membaik setelah surplus US$10,7 miliar pada kuartal III-2021 setelah mengalami defisit sebesar US$0,4 miliar pada kuartal II-2021.

Di sisi lain, PMA hingga kuartal III-2021 tercatat sebesar Rp331,7 triliun dari total investasi sebesar Rp659,4 triliun. PMA lebih besar dari PMDN yang sbesar Rp327,7 triliun.

Di sisi lain, laju inflasi yang diperkirakan tetap berada dalam kisaran target 3%±1%, sejalan dengan tekanan permintaan domestik terutama konsumsi masyarakat yang masih belum kuat dan dampak dari kenaikan harga minyak internasional terhadap harga jual bahan bakar (BBM) di dalam negeri yang terbatas.

Meski begitu, BI memandang RI masih rentan terhadap perubahan sentimen investor mengingat ketergantungan yang tinggi pada arus masuk portofolio dan ekspor komoditas. Di saat yang sama, dunia diterpa isu tapering off bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) yang berpotensi terjadi outflow.*