World Bank: Perbesar Belanja Pemerintah ke PAUD Bisa Tingkatkan PDB Sebesar Rp939 Triliun

JAKARTA - Intervensi kebijakan pemerintah Indonesia pada pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (PAUD) atau early chilhood education and childcare (ECEC) lewat belanja APBN yang lebih tinggi dinilai mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi atau PDB Indonesia.

Dalam studi bertajuk “Economic Gains from Investing in Childcare: The Case of Indonesia", Bank Dunia menaksir jika pemerintah meningkatkan belanja APBN untuk PAUD dari saat ini 0,04% dari PDB menjadi 0,1% dari PDB, hasilnya akan ada tambahan 0,4% terhadap PDB Indonesia di tahun 2030. Adapun jika porsi belanjanya ditingkatkan lagi menjadi 0,5% dari PDB, hasilnya akan ada tambahan 0,69% ke pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2030.

Studi tersebut juga menunjukkan jika belanja pemerintah ke PAUD (playgroup, TK, daycare) meningkat ke 0,1% atau 0,5% dari PDB, partisipasi angkatan kerja perempuan akan meningkat dari saat ini 53% menjadi 56% atau 58%. Saat partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 58%, Indonesia bisa menikmati tambahan PDB sekitar US$62 miliar setara Rp939 triliun (asumsi kurs Rp15.145 per dolar AS).

• Elon Musk Akan Berbagi Pendapatan Iklan dengan Pengguna Twitter, Ini Syaratnya!
• Lagi, Pemerintah Berencana Naikkan Harga Tiket Candi Borobudur
• Mirae Asset Prediksi Dana Kelolaan Reksa Dana Tembus Rp1 Kuadriliun dalam 3 Tahun ke Depan

“Ada temuan kuat bahwa kurangnya layanan PAUD yang berkualitas dan terjangkau menjadi hambatan utama perempuan untuk bekerja,” tulis studi World Bank dikutip TrenAsia.com, Jumat, 10 Februari 2023.

Jika menilik data tahun 2022 lalu yang baru dirilis BPS, PDB Indonesia mengacu harga berlaku nilainya sekitar Rp19.588,4 triliun. Artinya pemerintah perlu menyisihkan Rp97,9 triliun (0,5% dari PDB) saja belanja untuk PAUD untuk mengerek tambahan PDB Rp939 triliun pada 2030 mendatang.

Studi tersebut juga mengatakan pemerintah perlu memastikan empat hal agar kebijakan fiskal terkait PAUD berjalan efektif. 

Pertama, mengembangkan peta jalan dan visi komprehensif yang menggarisbawahi kebijakan nasional, target, tujuan dan memisahkan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing kementerian terkait.

Kedua, cermat dalam mendesain insentif fiskal bagi penyedia layanan PAUD, dan lebih menyasar anak dari keluarga berpenghasilan rendah serta mempromosikan kebijakan yang mendukung perawatan dan pendidikan anak usia 0-6 tahun serta memungkinkan ibu nya bisa tetap bekerja.

Ketiga, tetap berinvestasi pada ekonomi atau industri pengasuhan secara keseluruhan, misalnya juga mendukung pengusaha perempuan di industri PAUD. Terakhir, terus terlibat dalam norma sosial yang terus berkembang lewat kampanye informasi maupun layanan pengaduan.