Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor KemenkoPerekonomian terkait Kebijakan Subsidi BBM, Jumat, 26 Agustus 2022
Nasional

Wow! Nilai Subsidi Energi Tahun 2022 Setara dengan Biaya Pembangunan 227.886 Sekolah

  • Menkeu Sri Mulyani menggambarkan nilai subsidi energi tahun 2022 yang sangat besar.

Nasional

Idham Nur Indrajaya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa subsidi energi tahun 2022 yang nilainya mencapai Rp502 ,4 triliun setara dengan biaya pembangunan 227.886 sekolah dasar.

Perhitungan tersebut didasari oleh asumsi biaya pembangunan satu sekolah dasar sebesar Rp2,9 miliar.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani pun mengungkapkan bahwa dana subsidi energi itu setara juga dengan biaya pendirian 3.333 rumah sakit dengan asumsi biaya Rp150 miliar untuk satu kali pembangunan.

Kemudian, dana subsidi energi 2022 juga setara dengan biaya pembangunan 3.501 ruas tol baru dengan biaya Rp142,8 miliar perkilometer dan bisa menyelesaikan seluruh tol di Sumatera.

Dana subsidi itu juga setara dengan biaya pembangunan 41.666 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas dengan biaya Rp12 miliar perunit.

"Ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa angka subsidi energi tahun 2022 adalah angka yang sangat besar dan sangat nyata," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Hasil Rakor Kemenko Perekonomian Terkait Kebijakan Subsidi BBM, Jumat, 26 Agustus 2022.

Walaupun angkanya begitu fantastis, dana subsidi ini dikatakan Sri Mulyani masih belum cukup. Jika diproyeksikan, belanja subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) akan bertambah hingga Rp195,6 triliun sehingga keseluruhan subsidi tahun ini bisa mencapai Rp698 triliun.

Bengkaknya subsidi ini dipicu oleh tren harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian crude price (ICP) yang menginjak US$105 (Rp1,55 juta dalam asumsi kurs Rp14.814 perdolar Amerika Serikat/AS).

"Untuk itu, akan diperlukan langkah-langkah untuk tetap menjaga APBN kita sebagai shock absorber. Artinya, subsidi itu tidak akan dicabut, tapi penyesuaian mungkin perlu dipertimbangkan," ujar Sri Mulyani.