WWF 2024, Intimidasi dan Mimpi Investasi Rp150 Triliun

JAKARTA—Perhelatan World Water Forum (WWF) X yang berlangsung di Bali, 18-25 Mei 2024 tengah menjadi salah satu sorotan internasional. Sebagai forum air terbesar di dunia, ajang ini diikuti sekitar 2.000 delegasi dan peserta dari penjuru dunia. 

WWF 2024 juga menjadi forum strategis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan air. Forum fokus membahas empat hal krusial yakni konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.

Tak hanya itu, kegiatan tersebut strategis bagi Indonesia untuk meraih kesepakatan kerja sama bernilai triliunan rupiah. Potensi investasi untuk RI dalam WWF kali ini bahkan disebut mencapai US$9,6 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Hal itu dihitung dari sejumlah proyek strategis nasional yang akan ditawarkan pemerintah Indonesia. 

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan proyek strategis senilai seratusan triliun itu telah diseleksi Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas. “Ini sudah menggabungkan banyak usulan, nilainya US$9,6 miliar berupa proyek,” ujar Mohammad belum lama ini.

Baca Juga: Jadi Tuan Rumah WWF, Indonesia Dorong Langkah Konkret Pengelolaan Air

Staf Ahli Menteri PUPR Firdaus Ali mengonfirmasi sudah ada sejumlah komitmen investasi yang dibicarakan. “Ada komitmen, tapi nanti Pak Menko (Marves Luhut Binsar Pandjaitan) yang akan menyampaikan lebih detail,” ujarnya. Dia menyebut ada beberapa proyek yang ditawarkan dengan nilai mencapai triliunan rupiah

Selain klaim investasi, RI telah menjalin kerja sama pembangunan infrastruktur berupa pembangunan Pusat Penelitian Mangrove atau International Mangrove Research Center (IMRC). 

Proyek yang berlokasi di Pulau Kura-kura itu bekerja sama dengan Uni Emirat Arab. Infrastruktur ini diharapkan dapat menunjang pengelolaan dan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan di wilayah pesisir. 

Sarat Intimidasi

Namun di balik gemerlap penyelenggaraan WWF, muncul upaya pembungkaman kebebasan berpendapat yang disuarakan warga setempat. Kegiatan diskusi yang digelar Peoples’s Water Forum (PWF) 2024 merespons pelaksanaan WWF di Bali mengalami intimidasi dan pemaksaan pembubaran oleh massa ormas, Senin-Selasa, 20-21 Mei 2024. 

PWF dianggap melanggar imbauan lisan PJ Gubernur Bali terkait pelaksanaan WWF di Pulau Dewata. PWF sendiri merupakan wadah bagi gerakan keadilan air di seluruh dunia. Gerakan PWF selalu muncul bersamaan dengan pelaksanaan WWF sebagai kritisisme atas agenda pengelolaan air yang dipimpin pemodal. 

Direktur LBH Bali, Rezky Pratiwi, mengatakan PWF 2024 adalah sebuah forum masyarakat sipil yang ditujukan sebagai ruang mengkritisi privatisasi air serta mendorong pengelolaan air untuk kesejahteraan rakyat. 

“Konstitusi telah menjamin adanya kebebasan berkumpul, berbicara, dan berpendapat. Imbauan Pj Gubernur dan aksi pembubaran diskusi justru melanggar konstitusi,” ujar Rezky dalam keterangan resmi, dikutip Selasa. 

Baca Juga: Dukung World Water Forum, BMW Group Serahkan 51 Mobil Listrik

Selain intimidasi dan pembubaran acara, belakangan teror dalam bentuk lain diterima para anggota PWF. Handphone (HP) enam peserta PWF diketahui diretas sejak Senin malam. 

Korban peretasan termasuk Direktur LBH Bali Rezky Pratiwi dan Koordinator Prodem Bali Roberto Hutabarat. Peretasan terjadi tak lama setelah PWF 2024 mengeluarkan siaran pers terkait penyikapan terhadap WWF 2024 serta pembubaran kegiatan oleh ormas.

“Peristiwa tersebut sekali lagi menegaskan bahwa negara tidak segan melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya, demi melancarkan agenda kepentingan pemodal, dan mengamankan investasi,” ujar Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRUHA) Reza Sahib. 

Krisis Air Bersih

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah WWF tahun ini bisa dibilang sarat ironi. Hingga kini, berbagai wilayah di Nusantara masih terpapar problem akses air bersih. Bahkan di kawasan pinggiran Jakarta yang tidak dijangkau pipa perusahaan air, terdapat mafia air yang memanfaatkan situasi dengan mengeksploitasi kebutuhan warga miskin atas akses air.

Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogja mengungkap para mafia air memotong pipa perusahaan air dan membuat saluran ke rumah warga dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang dikenakan di kawasan hunian resmi.

Kondisi air bersih di Indonesia juga masih belum memuaskan. Menurut data World Health Organization (WHO) pada tahun 2020, hanya 83% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses ke air minum aman, yang berarti sekitar 17% rumah tangga masih belum memiliki akses ke air minum bersih.

Data dari WaterAid menunjukkan hal serupa. Indonesia berada di peringkat 140 dari 193 negara dalam Indeks Ketersediaan dan Kualitas Air Minum 2022, dengan skor 52,5 dari 100, dengan 60,1% dari populasi memiliki akses ke air bersih dan layak.

Akses ke air bersih dan layak di Indonesia tetap menjadi tantangan besar. Pada tahun 2022, masih ada 35,3 juta orang di Indonesia yang tidak memiliki akses ke air bersih dan layak. Mayoritas orang yang tidak memiliki akses ke air bersih dan layak tinggal di daerah pedesaan.