Xi Jinping Buka Suara Soal Kemerdekaan Taiwan, Ini Katanya

BEIJING- Presiden China Xi Jinping kembali buka suara terkait status Taiwan. Hal ini disuarakan pada penutupan Kongres Rakyat Nasional (NPC), Senin 13 Maret 2023 siang ini.

Dalam pidatonya, Xi menekankan perlu ya melakukan perlawanan terhadap pengaruh 'prokemerdekaan' di Taiwan. Ia menambahkan bahwa sebagai bagian dari Negeri Tirai bambu, pulau itu harus bersatu dengan China segera sebagai inti dari apa yang disebutnya 'peremajaan nasional' negaranya.

"Kita harus secara aktif menentang kekuatan eksternal dan aktivitas separatis kemerdekaan Taiwan. Kita harus dengan teguh memajukan penyebab peremajaan dan reunifikasi nasional," kata Xi, disambut  sebagaimana dikutip dari The Guardian Selasa, 14 Maret 2023.

• Kapasitas Produksi Capai 13,9 juta Ton, Pupuk Indonesia Klaim Stok Aman
• Keren, Teleskop Ini Bisa Mengambil 84 Juta Bintang dalam Satu Foto
• INFO BMKG: Prakiraan Cuaca Hari Ini 14 Maret 2023 dan Besok untuk Wilayah DKI Jakarta
• Aksi Bersih-Bersih Lingkungan Kemenkeu, PPATK Diminta Terbuka

Jinping juga menekankan perlunya mempromosikan pembangunan damai hubungan lintas Selat Taiwan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Partai berkuasa China, Partai Komunis China (PKC) tidak pernah memerintah Taiwan. Pasalnya, Taiwan merupakan sebuah wilayah demokrasi yang memerintah dirinya sendiri.

Meski begitu, China tetap menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan pulau itu harus bersatu kembali dengan China meski  menggunakan kekerasan.

Atas konflik yang terjadi status Taiwan sebagai negara ya g terpisah dengan China didukung oleh Amerika Serikat (AS). Taipei bahkan mendapatkan beberapa peralatan perang udaranya dari Negeri Paman Sam, seperti pesawat tempur F-16.

Tak hanya itu, Agustus lalu, Ketua DPR AS, Nancy Pelosi, melakukan kunjungan ke Taiwan setelah dalam 25 terakhir tak ada kunjungan resmi pejabat Washington ke wilayah tersebut.

Sebagai informasi, perebutan Taiwan oleh China berpotensi dapat melibatkan adu senjata.  Menteri Pertahanan Taiwan Chiu Kuo Cheng pada 2021 lalu  mengatakan China mungkin akan menyerbu wilayah tersebut  pada 2025 mendatang.

Kecurigaan ini juga datang ketika Beijing menambahkan rekor pembelanjaan persenjataan dan militernya pada tahun 2023 ini. Meski demikian, Juru bicara NPC, Wang Chao mengatakan anggaran belanja militer yang naik itu merupakan sesuatu yang wajar mengingat PDC China yang besar.