Yakinkan Investor, Erick Pastikan BUMN akan Patuh pada Standar ESG

JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meyakinkan investor bahwa perusahaan-perushaaan yang dipimpinnya akan mematuhi standar global mengenai implementasi ESG atau Environment, Social and Governance.

Kepatuhan pada implementasi ESG dan inisiatif strategis BUMN terus didorong untuk menciptakan perusahaan pelat merah dengan kapitalisasi pasar terbesar di masa depan.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN II  Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Mandiri Investment Forum 2022, Rabu, 9 Februari 2022. Acara ini diselenggarakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) untuk kesebelas kalinya sejak 2012 dengan menghadirkan peserta dari sekitar 40 negara.

"Kami ingin memastikan investor mengetahui bahwa BUMN berusaha melakukan transformasi yang luar biasa. Kami ingin memastikan bahwa perusahaan-perusahaan kami berkelanjutan," katanya.

Tiko, sapaannya, mengatakan bahwa isu ESG merupakan hal baru dalam ekosistem bisnis di Indonesia. Meski demikian, sudah jauh hari, perusahaan-perusahaan di Indonesia telah menerapkan standar-standar yang ditetapkan otoritas global mengenai ESG.

"Kepatuhan terhadap ESG ini merupakan sesuatu hal yang baru di Indonesia tapi sebetulnya sudah diimplementasikan di bawah berbagai kebijakan sebelumnya," terang mantan Direktur Utama Bank Mandiri.

• Tax Amnesty II Himpun Harta Bersih Rp11,54 Triliun per 9 Februari
• Anak Usaha Bumi Resources Minerals (BRMS) Sukses Temukan Cadangan Bijih Emas 4,6 Juta Ton
• Kabar Baik! Jumlah Pasien COVID-19 Dirawat di RS Terus Turun, Strategi Isoman dan Isoter Jadi Kunci

Aspek Lingkungan Hidup

Di sektor lingkungan hidup, kata Tiko, sudah ada beberapa program yang dijalankan perusahaan BUMN yang bertujuan untuk menciptakan gaya hidup ramah lingkungan (eco lifestyle), dekarbonisasi, peningkatan  pasar karbon dan juga adopsi mobil listrik atau kendaraan listrik yang kini dikembangkan di bawah konsorsium Indonesia Battery Corporation (IBC).

IBC diharapkan akan menjadi perusahaan pertama yang akan memfokuskan kembali bisnis PT Pertamina (Persero) ke bisnis baterai listrik dan juga kendaraan listrik.

"Ini akan bekerja sama dengan mitra-mitra global mulai dari hulu dan hilir dan kita akan mulai beroperasi pada 2024," jelas Tiko.

Selain itu, Pertamina juga sedang membangun pabrik dimetil eter (DME) di Muara Enim, Sumatra Selatan.

Proyek strategis nasional (PSN) ini dikerjakan dalam waktu 30 bulan oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), dan investor dari Amerika Serikat yaitu Air Products & Chemicals Inc (APCI) senilai US$2,1 miliar setara Rp30 triliun.

Pabrik ini diharapkan dapat mengurangi subsidi LPG sebesar Rp7 triliun per tahun dan memperbaiki neraca perdagangan.

"Kami sedang membangun DME dimana kami berusaha mencoba mengubah cadangan batu bara menjadi metana cair yang bisa berpotensi menggantikan LPG di masa mendatang," papar Tiko.

Selain itu, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN juga sedang melengkapi upaya jangka panjang dalam mengejar target COP26 Glasgow dalam mengurangi emisi dari batubara dan juga penggunaan energi terbarukan menjadi emisi nol bersih pada tahun 2060. PLN sendiri sudah memetakan sumber-sumber energi apa saja yang bisa menggantikan batu bara di masa depan.

Tiko menambahkan, sektor lainnya adalah upaya BUMN dalam melakukan penyerapan karbon atau carbon capture yang sudah diproduksi. Pemerintah sendiri akan mulai menerapkan pajak karbon pada April 2022.

"Saat ini ada dua program utama. Pertama, bagaimana kita bisa menutup PLTU dengan geothermal, tenaga surya. Kami sedang melakukan kalkulasi investasi yang diperlukan dan apa saja insentif yang bisa diberikan untuk menggugah investor untuk bekerja sama dengan PLN mengembangkan tiga sektor utama ini," tambah Tiko.

Aspek Sosial

Sementara terkat implementasi kebijakan sosial, lanjut dia, BUMN juga telah melakukan berupaya menciptakan keseteraan gender, kepemimpinan talenta muda, melakukan refocusing dana CSR untuk bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk inklusi keuangan.

Di sektor perbankan, Kementerian BUMN mendorong agar bank-bank milik pemerintah melakukan sosialiasi kepada nasabah mereka mengenai standar global penerapan ESG.

Misalnya dari sisi CPO (crude palm oil), bagaimana standar CPO kelapa sawit ini dalam program-program produksi maupun replanting atau penanaman kembali mereka dan bagaimana produk-produk ini bisa mendorong pinjaman baru dari sisi energi terbarukan dan memberikan insentif bagi investor untuk bisa berinvestasi pada energi terbarukan dalam skala yang lebih luas.

Sementara itu, Bank BRI juga sedang mendorong adanya standar yang lebih baik untuk bisa meningkatkan angka ESG mereka dimana saat ini pada level 72 dan akan didorong untuk bisa lebih tinggi lagi agar bisa masuk pada SI Index pada tahun 2024.

Tiko menerangkan, salah satu program utama yang diselenggarakan di Bank BRI adalah integrasi atau co-holding melalui program Senyum yaitu adanya integrasi bank BRI, PT Permodalan Nasional Madani dan PT Pegadaian (Persero).

Program ini dimaksudkan agar semua nasabah termasuk yang belum memiliki akses perbankan memiliki outlet-outlet perbankan ini dalam tiga tahun ke depan.

"Pemerintah memiliki program yang agresif dari sisi keuangan dimana 70 persen dari masyarakat yaitu sekitar 120 juta orang bisa mengakses produk-produk perbankan dan juga bisa mengakses kredit," papar Tiko.

Dia menambahkan, pada saat ini ada juga Holding Ultra Mikro yang menjangkau 30 juta nasabah yang akan ditingkatkan hingga mencapai 90 juta oran agar mencapai 120 juta orang pada tiga tahun ke depan.

"Kami berharap ada ekosistem Senyum yang baru lahir dan bisa mencapai target yang agresif untuk mencapai target pemerintah in," pungkas Tiko.

Standar Tata Kelola

Kemudian terkait isu tata kelola (governance), BUMN juga terus berupaya untuk menciptakan proses bisnis yang benar dengan sebisa mungkin menghindari praktik suap dan korupsi serta keterbukaan laporan keuangan perusahaan BUMN.

"Kami baru saja menyelesaikan kerangka untuk kebijakan-kebijakan BUMN dan berusaha mengadopsi kerangka tata kelola perbankan agar bisa mengaplikasikan ke sektor-sektor lain," jelas Tiko.

Dia menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan setiap perusahaan BUMN memiliki struktur tata kelola yang baik dan juga badan atau tata laksana yang baik.

Sejauh ini, BUMN telah memiliki komite audit, komite manajemen risiko yang bekerja di bawah dewan komisaris.

BUMN, lanjut dia, akan terus berusaha mengembangkan fungsi pengelolaan risiko dan mengadopsi kebijakan atau kerangka anti suap dan korupsi.

Dalam waktu dekat, Kementerian BUMN akan menerbitkan panduan yang lebih rinci tentang kepatuhan, termasuk audit dan tata kelola BUMN agar mencapai standar global.

"Kami berharap 2-3 tahun ke depan kita bisa mencapai peningkatan hingga standar global tidak hanya di sektor keuangan dan perbankan tapi semua sektor yang berada di bawah naungan BUMN," ungkap Tiko.