Anies Pangkas Izin Bangun Gedung di DKI Jadi 57 Hari dan Rumah 14 Hari

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 118 Tahun 2020 tentang Izin Pemanfaatan Ruang untuk mempercepat perizinan gedung.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta Sri Haryati mengungkapkan hal ini guna mendorong industri properti.

“Kami menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan semula 360 hari menjadi 57 hari kerja untuk bangunan umum,” kata Sri, dalam konferensi pers virtual, Senin, 8 Februari 2021.

Sri melanjutkan proses perizinan untuk bangunan rumah tinggal akan lebih cepat lagi yakni 14 hari kerja. Ia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menerbitkan regulasi ini karena meyakini bahwa industri properti dapat mendongkrak pemulihan ekonomi di masa pandemi.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Sektor properti memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Industri ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, mendatangkan investasi, dan memiliki karakteristik bisnis yang jangka panjang.

“Oleh karena itu, kami berkolaborasi dengan pakar dan praktisi untuk mendapatkan masukan. Sehingga, menghasilkan peraturan perizinan yang lebih sederhana dan efektif namun tetap dengan prinsip kehati-hatian,” ujar Sri.

Sri mengatakan, selain lebih cepat, peraturan ini akan menjadi basis alur perizinan yang lebih ringkas, tertata dan berbasis teknologi informasi. Upaya ini adalah bagian dari Paket Kebijakan Pemulihan Ekonomi Universal yang menjadi arahan Gubernur Anies Baswedan.

“Ini supaya perekonomian di seluruh sektor dan lapisan masyarakat bisa bangkit kembali sambil mengatasi persoalan pandemi COVID-19,” ujar Sri.

Pada tahun 2019, industri konstruksi dan real estate menyumbang untuk perekonomian Jakarta sebesar 17,6%. Pada 2018, sektor properti juga menyerap tenaga kerja di Jakarta sebanyak 425.000 orang.  

Industri konstruksi dan real estate tahun 2019 juga menyumbang Penanaman Modal Dalam Negeri DKI Jakarta sebesar 23,9%. Angka ini setara dengan Rp 14,8 triliun. Adapun nilai Penanaman Modal Asing dari kedua industri itu sekitar 28,3% atau setara dengan Rp 17,5 triliun.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengapresiasi upaya DKI menggandeng pakar dan praktisi dalam penerbitan regulasi ini.

“Percepatan dan penyederhanaan perizinan adalah bentuk stimulus nonfinansial yang tepat untuk industri properti. Agar tidak saja bisa bertahan namun juga berkembang di kala pandemi ini,” katanya.

Wendy juga menuturkan perizinan yang efektif akan menimbulkan efek domino. Salah satunya meningkatnya penanaman modal asing yang masuk ke Jakarta bakal mendongkrak indeks persaingan Jakarta.

“Hal ini juga akan berdampak jangka panjang dalam upaya percepatan pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau di Jakarta,” tambah Wendy.

Ia berharap, akan ada kolaborasi-kolaborasi selanjutnya antara pemerintah, pakar dan praktisi agar terciptanya peraturan-peraturan yang lebih implementatif.

Arsitek Steve J Manahampi menuturkan peran perizinan sangat vital dalam industri jasa konstruksi dan properti. Sehingga profesi pendukungnya seperti Arsitek dan ahli profesional lainnya bisa bekerja maksimal.

Steve juga mengatakan proses perijinan yang cepat, efisien dan mudah akan sangat memberikan dampak positif bagi Arsitek dalam proses perencanaan. Sehingga sesuai dengan target pembangunan.

“Saya berharap Pergub ini juga akan diikuti peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait pelayanan perizinan. Sehingga, terobosan yang diinginkan Gubernur dapat dirasakan hingga ke loket pelayanan,” ujar Steve.