Setuju Kenaikan PPN11 Persen, Pengusaha Ritel Minta Pemerintah Perhatikan Daya Beli Masyarakat
- Pengusaha ritel menerima perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022.
Industri
JAKARTA - Pengusaha ritel menerima perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% sejak 1 April 2022.
Namun, pengusaha ritel tetap memberikan catatan kepada pemerintah akan perubahan tarif PPN tersebut. Salah satunya untuk memperhatikan daya beli masyarakat setelah naiknya PPN 11%.
Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, pihaknya menerima dan sependapat dengan kenaikan PPN jadi 11% mengingat tujuan pemerintah melakukan hal tersebut untuk meningkatkan pendapatan dalam negeri.
- 8 Jalan Tol Milik Konglomerat Jusuf Hamka, Termasuk Cisumdawu!
- Rekrutmen Pertamina 2022 Resmi Dibuka, Simak Formasi dan Cara Daftarnya
- Jalan Tol Binjai-Langsa Seksi 1 Mulai Diberlakukan Tarif, Cek Rinciannya!
"Persetujuan ini dengan catatan, pajak yang diterima tersebut dapat dikembalikan lagi baik berupa subsidi, bantuan langsung, atau stimulus kepada peritel untuk meningkatkan daya beli masyarakat," kata Budihardjo Iduansjah saat dihubungi TrenAsia.
Hal tersebut juga didukung dengan pernyataan Ketua Aprindo Roy N Mandey dalam keterangan resmi bahwa kenikan tarif PPN menjadi 11% tentunya akan memberikan dampak berarti bagi konsumsi masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi memicu terjadinya menunda konsumsi rumah tangga (restrained mode). Dengan begitu, daya beli masyarakat menjadi elemen penting yang perlu diperhatikan setelah adanya kenaikan PPN 11%.
Meski begitu, Budihardjo berharap penjualan tetap dapat meningkat dalam ramadan 2022 meski tarif PPN sudah naik 1%. Dirinya optimis adanya peningkatan karena ramadan masih menjadi event terbesar untuk ritel.
Budihardjo melanjutkan setelah kenaikan tarif PPN, struk di kasir nantinya sudah diatur yang biasanya tertulis 10% menjadi 11%.
Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN diberlakukan berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada 1 April 2022.