Tanggap Darurat Karhutla 10 Hari, Kalteng Siapkan Rp110 M

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menetapkan status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama 10 hari sejak 6-15 Oktober 2023. 

“Terhitung mulai 6 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2023 status siaga darurat dinaikkan menjadi tanggap darurat,” ujar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Palangka Raya dikutip dari Antara, Jumat 6 Oktober 2023.

Dalam penetapan tanggap darurat bencana karhutla, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan dana anggaran Rp110 miliar yang merupakan alokasi Biaya Tak Terduga (BTT). Dana tersebut digunakan untuk optimalisasi penanggulangan karhutla sehingga kejadian itu bisa benar-benar dituntaskan. 

Optimalisasi dilakukan dengan menambah personel dan sarana prasarana pemadaman. “Manfaatkan dana BTT dengan baik untuk mengoptimalkan penanganan karhutla,” ujar Sugianto. 

Guna mendukung tugas dan fungsi bagian dan bidang dalam Pos Komando Penanganan Darurat Bencana, setiap bagian dan bidang dapat membentuk keanggotaan sesuai dengan kebutuhan. Keanggotaan itu meliputi unsur Komando Resort Militer, Kepolisian Daerah, instansi vertikal, perangkat daerah provinsi, akademisi, hingga masyarakat.

• Daftar Menteri Jokowi yang Terseret Kasus Korupsi
• Kemenperin Buka Peluang Jepang Tambah Investasi di Industri Farmasi dan Alkes
• Investree Raih Pendanaan Seri D Rp3,6 Triliun, Perluas Pangsa ke Timur Tengah

Dinaikkannya status karhutla di Kalteng mengacu kondisi perkembangan kondisi di lapangan termasuk telah ditetapkannya status tanggap darurat di sejumlah kabupaten dan kota seperti Kotawaringin Timur, Palangka Raya dan lainnya. Adapun jangka waktu gawat darurat karhutla dapat berlangsung lebih singkat atau diperpanjang menyesuaikan kondisi.

Larang Kepada Daerah Keluar Wilayah

Selain menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan optimalisasi anggaran Rp110 untuk penanganan kejadian itu, Gubernur Kalteng menginstruksikan larangan kepada kepala daerah mulai bupati, walikota, atau Penjabat (Pj) kedua jabatan itu untuk keluar dari wilayahnya selama karhutla terkendali. “Kepala daerah yang wilayahnya terjadi karhutla masif, saya instruksikan tidak boleh meninggalkan tempat,” ujarnya.

Masuk Provinsi Prioritas

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meyebutkan enam provinsi yang menjadi memiliki tingkat karhutla besar dimana salah satunya ialah Kalteng. Tidak sendiri, lima provinsi lainnya yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. BNPB juga telah mengerahkan 35unit helikopter yang terdiri dari 13 helikopter patrol dan 22unit helikopter water bombing untuk melakukan operasi udara di kawasan prioritas itu.

• Kreativitas Diperlukan untuk Kurangi Sampah
• Reliance Luncurkan Baterai Kendaraan Listrik Serbaguna, Bisa untuk Rumah Tangga
• Jepang Kembali Lepas Air Radioaktif ke Samudra Pasifik

Selain water bombing BNPB juga melakukan operasi teknologi modifikasi cuaca dengan menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga lain terkait. Hingga saat ini BNPB telah melakukan 244 kali operasi TMC selama dua bulan terakhir secara terus menerus. 

Dari 244 kali operasi TMC, sudah 341.580 kg garam yang disebar di udara untuk mempercepat turunnya hujan. Operasi tersebut dilakukan di sejumlah wilayah seperti di Riau, Kalbar, NTT, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalsel dan Sumsel.