Tidak Hanya Indonesia, Inilah Negara-negara yang Melarang Transaksi dengan Kripto

JAKARTA – Selain Indonesia, ada beberapa negara yang melarang transaksi dengan menggunakan mata uang kripto karena hukum yang berlaku. 

Di Indonesia sendiri, larangan transaksi dengan menggunakan kripto dipertegas dengan aturan pidana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang. 

Keabsahan mata uang kripto dengan teknologi blockchain atau peer-to-peer memang sudah menjadi perdebatan di otoritas pajak, lembaga penegak hukum, dan regulator dalam skala global. 

• Pertamina Temukan Sumber Migas Baru di Jambi, Ini Besarannya
• Impor Migas Melonjak, Surplus Perdagangan Desember 2021 Turun Jadi Rp14,6 Triliun
• WIKA Habiskan Dana Right Issue Senilai Rp6,1 Triliun, Berikut Rinciannya

Sebagai mata uang yang terdesentralisasi, mata uang kripto tidak mengindahkan otoritas bank sentral yang memayungi hukum transaksi karena memang itulah tujuan dari Satoshi Nakamoto, orang yang pertama kali memperkenalkan Bitcoin dan mempopulerkan mata uang kripto.

Satoshi menganggap keberadaan bank sentral sebagai otoritas yang mengatur segala transaksi merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam krisis ekonomi pada tahun 2008 sehingga ia pun bermaksud untuk menciptakan hubungan transaksi yang tidak memerlukan pihak ketiga. 

Sejauh ini, belum ada peraturan yang seragam di seluruh dunia terkait dengan penggunaan mata uang kripto sebagai alat transaksi.

• Telkom Luncurkan Leap untuk Transformasi Digital Indonesia
• Tak Hanya Indonesia, Inilah 31 Negara yang Pernah Memindahkan Ibu Kotanya
• Bagaimana Dasar Hukum Terkait Kesalahan Transfer Dana di Rekening? Berikut Penjelasannya

Ada beberapa negara yang sudah mengizinkan penggunaan kripto, ada yang belum memberikan izin resmi, dan ada yang memberikan larangan tersirat. 

Namun, Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) mengeluarkan aturan yang menyatakan bahwa mata uang kripto masih bisa digunakan sebagai aset investasi yang bisa diperjualbelikan. 

Walaupun Bappebti sudah menyatakan kripto sah sebagai aset investasi, namun pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan Muhammadiyah rupanya tidak memiliki pendapat yang senada terkait kebijakan tersebut. 

• Dari SuperApps hingga RegTech, Ini Klaster Inovasi Keuangan Digital Baru yang Diawasi OJK
• Amazon Perkenalkan Toko Pakaian Fisik Bernama Amazon Style
• 6 Rafale Datang, Yunani Langsung Show of Force

Baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai alat transaksi, mata uang kripto tetap dipandang MUI dan Muhammadiyah sebagai produk yang haram digunakan karena sifatnya yang spekulatif, tidak memiliki underlying-asset yang jelas, dan penggunaannya tidak melibatkan negara sebagai pengawas. 

Berkaca pada Pasal 33 ayat (1) UU Mata Uang, mata uang kripto masih menjadi produk keuangan yang ilegal untuk digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. 

Dilansir dari Investopedia, inilah beberapa negara selain Indonesia yang melarang mata uang kripto sebagai alat transaksi:

- Aljazair

- Bangladesh

- Cina

- Mesir

- Irak

- Maroko

- Nepal

- Qatar

- Tunisia

Sementara beberapa negara melarang transaksi dengan mata uang kripto, negara-negara lain sudah menganggap sah mata uang kripto sebagai alat transaksi dan instrumen investasi. 

Amerika Serikat, Uni-Eropa, Kanada, Australia, El Salvador, Denmark, Perancis, Jerman, islandia, Jepang, Meksiko, Spanyol, dan Britania Raya adalah negara-negara yang telah melegalkan mata uang kripto dan memberlakukan regulasi khusus dalam penggunaannya.

Di samping itu, ada juga beberapa negara yang menyatakan larangan secara tersirat terkait transaksi dengan mata uang kripto. Disebut tersirat karena mereka hanya melarang transaksi mata uang kripto tertentu saja. 

Negara-negara itu di antaranya Bahrain, Burundi, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Gabon, Georgia, Guyana, Kuwait, Lesotho, Libya, Makau, Maladewa, Vietnam, dan Zimbabwe.